22 September 2017

Budget for Korean Corvette’s Transfer to PH Navy Approved

22 September 2017

ROKS Chungju 762 (photo : KJClub)

The Department of Budget and Management (DBM) has approved and forwarded the budget request worth PHP250 million to the Office of the President for the transfer of former Republic of Korea (ROK) Navy Flight III Pohang-class corvette ROKS Chungju (PCC-762) to the Philippine Navy, MaxDefense Philippines said.

ROKS Chungju was decommissioned from South Korean navy service in December 2016.

The Philippine government will be paying the South Korean government with token fee of USD100.

However, the Philippine government will handle the cost for the ship’s refurbishment to make it safe to sail from South Korea to Philippines.

“We have sent a letter to the Government of South Korea expressing our intent to acquire one Pohang class corvette. We are hoping to receive the vessel within the year,” DND public affairs chief Arsenio Andolong told PNA in April 2017.

“The transfer will be in the form of a donation, however, we will pay a token fee of USD100. The corvette will still undergo refurbishment, the cost of which we will shoulder,” he added.

(Update)

Kemahalan, Pemerintah Nego Ulang Harga Barter 11 Sukhoi

22 September 2017

Pesawat tempur Su-35 (photo : Artyom Anileev)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah ingin, dengan imbal dagang senilai 1,14 miliar dollar AS yang awalnya akan digunakan untuk mendapatkan 11 Sukhoi Su- 35, bisa mendapatkan pesawat lebih dari yang direncanakan.

Maklum saja, berdasarkan data Wikipedia, harga satu unit Pesawat Sukhoi Su-35 diperkirakan antara 40 juta dollar AS-65 juta dollar AS.

Artinya, dengan imbal dagang 1,14 miliar dollar AS, harusnya jumlah pesawat yang bisa didapat sekitar 15 unit - 17 unit.

Mardiasmo, Wakil Menteri Keuangan mengatakan, untuk mewujudkan keinginan tersebut pemerintah akan merenegosiasikan rencana pembelian jet tempur asal Rusia tersebut. Renegoisasi dilakukan atas perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

"Presiden hanya ingin harga dinegoisasikan supaya lengkap dapatnya, dinegoisasikan supaya dapat lebih banyak," katanya di Jakarta, Rabu (20/9/2017).

Mardiasmo mengatakan, negoisasi akan dilakukan oleh Ryamizard Ryacudu, Menteri Pertahanan dan Gatot Nurmantyo, Panglima TNI. Pemerintah berencana melakukan imbal dagang dengan Rusia untuk mendapatkan Pesawat Tempur Sukhoi Su-35.

Ryamizard mengatakan, dari imbal dagang tersebut pemerintah bisa mendapatkan 11 pesawat. Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor Kementerian Perdagangan mengatakan, dari sisi Indonesia, nantinya ada 16 komoditas yang akan dimasukkan ke dalam kesepatan imbal dagang dalam pengadaan Sukhoi tersebut.

Produk tersebut antara lain CPO beserta turunannya, tekstil dan furnitur. Selain itu, produk pertahanan buatan Indonesia juga akan masuk dalam komoditas yang diimbaldagangkan.

Ke-16 produk tersebut merupakan permintaan dari Rusia. "Dan saat ini kami sedang koordinasi dengan eksportir untuk memenuhi itu,"katanya. 

(Kompas)

Thailand to Acquire Mk 54 Lightweight Torpedo Array Kits

22 September 2017


Mk 54 Heavyweight torpedo (photo : US Navy)

Northtrop Grumman has been awarded a USD18.6 million contract to produce Mk 54 Mod 0 lightweight torpedo array kits for operators of the weapon including Thailand, according to information published by the US Department of Defense (DoD) on 19 September.

The contract combines purchases for the US Navy (USN), the UK’s Royal Navy (RN), and the Royal Thai Navy (RTN). About 5% of the contract value relates to materials and services that will be provided to the RTN under the US’ foreign military sales (FMS) programme, said the DoD.

According to Jane’s Weapons: Naval , the Mk 54 torpedo achieved initial operational capability (IOC) in March 2010 for deployments on surface ships, embarked helicopters, and the Orion P3C maritime patrol aircraft (MPA).

(Jane's)

21 September 2017

Rafael and Varley Agree to Manufacture Spike LR 2 missile in Australia

21 September 2017


Spike LR anti tank missile (photos : Rafael)

Varley selected for Australian production of SPIKE LR II missile

Varley Australia has announced a joint venture with Rafael Advanced Defense Systems for local production and assembly of high-end technologies in support of future Defence contracts.

Varley stated that it has been selected to create a state-of-the-art manufacturing facility in Australia that will provide production and support of the SPIKE LR II missile, after Rafael conducted a comprehensive assessment of Australian manufacturing facilities and operations.

The joint venture would be the first entity to manufacture the SPIKE LR II outside of Israel.
This partnership would provide the LAND 400 Phase 2 Combat Reconnaissance Vehicle program with a unique source for local production and sustainment that will last for decades, Varley stated.

“Rafael’s intent is to maximise opportunities for competitive Australian companies such as Varley,” said Giora Katz, Rafael executive vice-president, corporate business development and marketing.

“Through this partnership, we will transfer our production capability, enhancing the skills, technology and infrastructure of Varley, thereby ensuring Australia has total operational independence in its use of our technologies.”

(ADBR)

AT-01 Tugboat Angkatan Laut Myanmar

21 September 2017


Tugboat AT-01 (photo : mmmilitary)

Kapal bantu, seperti AT-01 merupakan kapal angkatan laut yang diproduksi di dalam negeri seperti halnya fregat yang sudah dapat dibangun di dalam negeri.

Kapal ini juga berguna untuk memadamkan api dan memandu manuver kapal-kapal besar.

Dalam latihan bertajuk Sea Shield 2017 kapal ini juga digunakan untuk latihan memadamkan api.

(MDW)

Safran Providing Gun Target Designation, Surveillance System of PH Frigates

20 September 2017


Safran PASEO NS (photo : Safran)

French company Safran Electronics & Defense will be providing the electro-optical tracking system of Philippine Navy’s upcoming frigates to be built by South Korean shipbuilder Hyundai Heavy Industries.

Safran Electronics & Defense announced in its website that it won a contract to supply the latest-generation PASEO NS (Naval System) to new frigates to be deployed by an Asian navy without mentioning the Philippine Navy and Hyundai Heavy Industries.

However, MaxDefense Philippines said it can confirm that the contract is with Hyundai Heavy Industries for the two frigates it is constructing for Philippine Navy.



According to Safran, PASEO NS “is used for both surveillance and fire control of naval guns of all calibers, especially 40, 57, 76 and 100 mm.”

Safran said PASEO NS sights will offer day/night target designation and surveillance capabilities.

“Gyrostabilized, it also features a video camera, Medium Wave Infrared channel and laser rangefinder,” it added. “The PASEO NS can detect and automatically track all threats, conventional or asymmetrical, from near the ship out to the horizon.”

(Update)

20 September 2017

November, Indonesia dan Rusia Tanda Tangani Kontrak Pembelian 11 Sukhoi

20 September 2017

Pesawat Su-35 Flanker E (photo : Sergei Chaikovsky)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengungkapkan bahwa proses pembelian 11 pesawat Sukhoi Su-35 sudah memasuki tahap finalisasi.

Menurut Ryamizard, penandatanganan kontrak dengan pihak Rusia akan dilakukan pada November 2017.

"Finalisasi pembelian Sukhoi, ya sudah, sudah sampai (finalisasi), nanti tanda tangan selesai semua. November orangnya (pihak Rusia) ke sini," ujar Ryamizard saat ditemui usai rapat koordinasi khusus tingkat menteri di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2017).

Setelah penandatanganan, lanjut Ryamizard, diperkirakan sebelas Sukhoi tersebut baru akan tiba setelah dua tahun. Meski satu skuadron terdiri dari 16 pesawat, namun pemerintah belum berencana untuk membeli lima Sukhoi sisanya.

"Ya dibuat dulu dia, dua tahun paling enggak," kata Ryamizard.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia dan Rusia sepakat melakukan imbal beli dalam membeli 11 pesawat Sukhoi SU-35 dengan sejumlah komoditas nasional.

Barter tersebut terealisasi setelah ditandatangainya nota kesepahaman (MoU) antara BUMN Rusia, Rostec, dengan BUMN Indonesia, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan bahwa pembelian Sukhoi melalui mekanisme imbal beli tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

"Ini baru pertama kali kita merasakan undang-undang itu sebelumnya belum terlaksana. Pembelian ini berdasarkan undang-undang, sesuai aturan," ujar Ryamizard saat memberikan keterangan pers di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (22/8/2017).

Adapun Pasal 43 Ayat 5 (e) UU Industri Pertahanan menyatakan bahwa setiap pengadaan alat peralatan pertahanan keamanan (Alpalhankam) dari luar negeri wajib disertakan imbal dagang, kandungan lokal dan ofset minimal 85 persen, di mana kandungan lokal dan/atau ofset paling rendah 35 persen.

Sementara itu pihak Rusia hanya sanggup memberikan ofset dan lokal konten sebesar 35 persen, maka Indonesia menegaskan kembali bahwa pembelian Sukhoi ini dibarengi dengan kegiatan imbal beli yang nilainya 50 persen nilai kontrak.

Barter tersebut terealisasi setelah ditandatangainya nota kesepahaman (MoU) antara BUMN Rusia, Rostec, dengan BUMN Indonesia, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan bahwa pembelian Sukhoi melalui mekanisme imbal beli tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

"Ini baru pertama kali kita merasakan undang-undang itu sebelumnya belum terlaksana. Pembelian ini berdasarkan undang-undang, sesuai aturan," ujar Ryamizard saat memberikan keterangan pers di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (22/8/2017).

Adapun Pasal 43 Ayat 5 (e) UU Industri Pertahanan menyatakan bahwa setiap pengadaan alat peralatan pertahanan keamanan (Alpalhankam) dari luar negeri wajib disertakan imbal dagang, kandungan lokal dan ofset minimal 85 persen, di mana kandungan lokal dan/atau ofset paling rendah 35 persen.

Sementara itu pihak Rusia hanya sanggup memberikan ofset dan lokal konten sebesar 35 persen, maka Indonesia menegaskan kembali bahwa pembelian Sukhoi ini dibarengi dengan kegiatan imbal beli yang nilainya 50 persen nilai kontrak.

Selain itu, lanjut Ryamizard, pihak Rusia memberikan keleluasaan bagi Indonesia untuk membangun tempat pemeliharaan suku cadang pesawat di dalam negeri.

Menurut Ryamizard, skema tersebut akan menguntungkan Indonesia, sebab dua negara pengguna Sukhoi yakni Malaysia dan Vietnam akan melakukan pemeliharaan di Indonesia.

"Kami juga diberikan keleluasaan untuk pemeliharaan atau MRO. Jadi nanti ada tempat pemeliharaan, jelas, ada juga transfer of technology-nya. Jadi tidak usah dibawa lagi ke Rusia. Jauh dan mahal," ujar Ryamizard.

"Dengan ada di sini banyak untungnya. Apalagi yang punya Sukhoi-nya di asia ada dua yaitu Malaysia dan Vietnam. Mereka nanti akan melakukan pemeliharaan juga," ucap mantan KASAD itu.

Pada kesempatan yang sama Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, dengan skema imbal beli tersebut, Indonesia mendapat potensi ekspor sebesar 50 persen dari nilai pembelian SU-35.

Namun menurut Enggartiasto, Rusia belum memutuskan komoditas nasional apa yang akan dibeli.

"Persentase dalam pengadaan Su-35 ini yaitu 35 persen dalam bentuk ofset dan 50 persen dalam bentuk imbal beli. Dengan demikian, Indonesia mendapatkan nilai ekspor sebesar USD 570 juta dari USD 1,14 miliar pengadaan SU-35," ujar Enggar.

(Kompas)